Chairuman Harahap Pertanyakan Peran Kemendag

25-03-2013 / KOMISI VI

Anggota Komis VI DPR Chairuman Harahap (F-PG) mempertanyakan peran Kementerian Perdagangan (Kemendag) atas berbagai proteksi komoditi perdagangan nasional selama ini.

“Kita harus menciptakan persaingan perdagangan yang fair,” kata Chairuman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Dirjen Kemendag, Senin (25/3).

Chairuman mencontohkan, bagaimana Singapura sering memperdagangkan komoditi tertentu yang sebenarnya tidak dihasilkan di negaranya. Kemendag harus mengawasi hal ini. Mungkin saja ada komoditi tertentu dari Indonesia yang oleh Singapura diekspor ke negara lain dengan mengklaim hasil komoditi Singapura.

“Banyak komoditi lain yang diperlakukan  sepertiitu. Bagaimanakita menjaga agar persaingan kita di antara negara ASEAN itu fair,” ujar Chairuman.

Pihaknya juga mempertanyakan soal keributan harga bawang merah dan putih yang melonjak tajam. Menurutnya,persoalan ini bukan masalah sektor pertanian. “Persoalannya bagaimana memperdagangkan barang tersebut.” Ditambahkannya, ini juga menyangkut tata niaga yang belum dikelola dengan baik.

“Tata niaga itu bukan mementingkan pungutannya. Yang penting itu pengaturannya. Supaya ada kontrol terhadap suatu komoditas. Di sini sepertinya Kementerian Perdagangan tidak berperan,” tandasnya dalam RDP tersebut. Untuk itu, harus diungkap lebih jauh bagaimana sistem perdagangan yang diberlakukan di negara kita.

“Kalau begini terus kacau kita. Maunya kita liberal, tapi kita membatasi.” Chairuman berharap, perdagangan bebas (free trade) yang diberlakukan ke depan harus menguntungkan Indonesia. Kepentingan Indonesia tentu ingin memperdagangkan barang komoditi Indonesia sendiri, bukan memperdagangkan barang dari negara lain. (mh)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...